Unpad Gelar Sosialisasi Pajak Bagi Aktivitas Penelitan

[unpad.ac.id, 27/10/2017] Universitas Padjadjaran menggelar sosialisasi terkait pajak riset yang ditujukan bagi para dosen. Sosialisasi tersebut digelar di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Jumat (27/10).

Direktur Keuangan dan Logistik Unpad Edi Jaenudin, S.E., Ak., M.Si., saat memaparkan mekanisme pajak bagi penelitian di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Jumat (27/10). (Foto: Tedi Yusup)*

Wakil Rektor bidang Akademik dan Perpustakaan Unpad Dr. Arry Bainus, M.A., mengatakan, sosialisasi ini digelar atas dasar banyaknya pertanyaan dari para dosen tentang mekanisme pajak bagi hibah penelitian maupun kerja sama. Namun demikian, regulasi terkait mekanisme pajak penelitian masih belum jelas.

“Ini memang menjadi persoalan tersendiri. Yang jelas kita harus memenuhi aturan,” ujar Dr. Arry saat membuka kegiatan.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Logistik Unpad Edi Jaenudin, S.E., Ak., M.Si., mengatakan, sebagai PTN Badan Hukum, pengelolaan keuangan Unpad berbeda dengan perguruan tinggi berstatus Satuan Kerja (satker) dan Badan Layanan Umum (BLU). Karena memiliki kewenangan pengelolaan secara paripurna tapi tetap sebagai badan milik pemerintah, maka PTN Badan Hukum memiliki karakteristik tersendiri.

Secara regulasi, ada tiga pajak yang akan dibebankan dalam aktivitas riset, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Bea Materai. Karena berstatus PTN Badan Hukum, Unpad termasuk kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, PKP berhak memungut PPN.

Berdasarkan UU Nomor 42 tahun 2009, PPN dikenakan ketika terjadi penyerahan barang/jasa kena pajak. Dalam aktivitas penelitian, yang dikenai PPN terdiri dari segala bentuk pembelian/pembayaran barang/jasa habis pakai, pembelian/pembuatan perangkat lunak (software), serta pembelian/pembayaran peralatan.

Namun, ada aktivitas pembayaran yang tidak dipungut PPN. Edi menjelaskan, aktivitas tersebut meliputi pembayaran dengan nilai di bawah Rp1 juta dan tidak melakukan pembayaran secara terpecah-pecah, pembayaran BBM, jasa angkutan udara, penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, serta pembebasan tanah.

Sementara Pajak Penghasilan dibebankan kepada penghasilan yang diterima dosen. Jenis PPh ini terdiri dari PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 24. Edi menjelaskan, penghasilan yang diterima bukan hanya uang tetapi juga barang, di luar perlakuan natura (imbalan fasilitas). Perlakuan natura ini meliputi fasilitas mobil dinas ataupun fasilitas lainnya.

“Kecuali ketika mobil dinas itu memiliki tunjangan perawatan mobil dinas, misalnya, maka tunjangan tersebut termasuk objek pajak penghasilan,” kata Edi.

Para dosen juga wajib memotong pajak penghasilan apabila dalam aktivitas risetnya memberikan penghasilan bagi orang lain, seperti mengundang narasumber atau merekrut asisten penelitian yang dihonorkan.*

Laporan oleh Arief Maulana

 

The post Unpad Gelar Sosialisasi Pajak Bagi Aktivitas Penelitan appeared first on Universitas Padjadjaran.